JPnews

Cakrawala Nusantara

BERITA SOSIAL SURABAYA

Parkir Non-Tunai Surabaya Bisa di Lokasi 5 TJU dan Gedung Ini

Parkir
Depan gedung Pemkot Surabaya yang sudah bisa bayar parkir non tunai. (Foto: JP/Diskominfo)

SURABAYA (JP) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah memberikan kemudahan kepada para Pengguna Jasa Parkir (PJP).

Salah satu kemudahan itu adalah dengan menyediakan layanan transaksi melalui non-tunai seperti QRIS.

Data Dishub Surabaya mencatat, ada 5 titik Tepi Jalan Umum (TJU) di Kota Pahlawan yang telah menyediakan layanan pembayaran dengan metode QRIS.

Yakni, di Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Jalan Taman Bungkul, Jalan Serayu dan Jalan Progo.

“Parkir TJU di data eksisting kami 1.370an titik. Harapannya (seluruhnya) bisa di laksanakan dengan digitalisasi. Dengan QRIS,” kata Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Jeane Mariane Taroreh, Kamis (11/1/2024).

READ  Pamori Hearing Komisi C Dorong Surabaya Lestarikan Keroncong

Selain Tepi Jalan Umum, sistem pembayaran QRIS sebelumnya telah di terapkan pada beberapa lokasi Parkir Tempat Khusus (PTK).

Di antaranya, Gedung Balai Pemuda, Gedung Genteng Kali, Gedung Kertajaya, Gedung UPTSA Siola, Park and Ride Mayjend Sungkono dan UPTSA Menur.

Di samping mudah dan cepat, QRIS juga akan menjaga keamanan proses pembayaran.

Pengguna jasa parkir cukup meng-scan barcode yang terpasang dan melakukan pembayaran melalui aplikasi yang di inginkan.

Selain pembayaran melalui QRIS, Jeane menyebut, pihaknya juga berencana menerapkan metode berlangganan dan voucher.

READ  Komisi C DPRD Kota Surabaya Ingatkan Pentingnya Koordinasi KSH dengan RT

Ini di harapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.

“Kami ada formula lain dengan voucher dan parkir berlangganan yang kami sudah hitung potensinya, kami buat virtual account,” ujar dia.

Pada intinya, Jeane menyatakan, ke depan seluruh pembayaran parkir di Surabaya akan di terapkan dengan metode non-fisik. Baik itu melalui pembayaran non-tunai, berlangganan maupun dengan voucher. “Intinya tidak ada fisik,” tegasnya.

Menurut dia, dengan menerapkan metode pembayaran non-tunai dan voucher, maka PAD dari retribusi tersebut akan ketahuan jumlahnya. Pun demikian dengan penerapan metode berlangganan.

READ  Imigrasi Tanjung Perak Kembali Deportasi WNA Bermasalah

“Kami juga sudah siap. Dengan voucher yang pembelian dan pemasukannya bisa ketahuan jumlahnya,” ungkap dia.

Jeane menyatakan, sejak beberapa bulan lalu, pihaknya telah menyiapkan semua kebutuhan untuk mengoptimalkan retribusi.

Meski ia juga mengakui bahwa realisasi pembayaran melalui beberapa metode tersebut tidaklah mudah.

“Kami sudah melakukan program pemerintah kota beberapa kali. Mulai awal September, Oktober, November (2023), kami sudah siapkan segala sesuatunya,” tandasnya. (*)

Visited 15 times, 1 visit(s) today

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page