JPNEWS.id – Bantuan Sosial (Bansos) menjadi primadona ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Gresik berusaha mengamini keinginan warganya lewat pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana pendataan untuk satu tahun kedepan akan dilakukan pada bulan oktober ini.
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, saat membuka kegiatan pemadanan DTKS Kec. Bungah dan Sidayu, Kamis (6/10).
“Data yang nantinya masuk akan kita jadikan tolak ukur dalam menentukan bantuan selama setahun kedepan, jadi manfaatkan betul bulan oktober ini untuk memperbarui atau merevisi data yang ada,” ujarnya di Pendopo Kec. Bungah.
Sebagai informasi kemiskinan di Gresik saat ini mencapai angka 12,42% atau sekitar 166 ribu jiwa. Sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38% dan Nasional 9,54%.
Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik juga menyampaikan, perangkat desa harus bisa memilah mana warganya yang pantas menerima bantuan dengan yang tidak.
“Maka kalian semua (Kepala Desa) harus bisa memilih dan memilah data yang sesuai masyarakat real, jangan sampai orang yang sudah mampu dimasukkan juga, ini harus diperhatikan betul karena hanya pihak desa yang bisa menentukan.” ucapnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, berangkat dari kebutuhan akan bantuan sosial oleh masyarakat, maka dari sini wajib hukumnya untuk mensikronkan data yang ada.
“Kita samakan persepsinya, mana saja yang boleh masuk dan tidak di DTKS ini, juga sirkulasi pembagian bansos yang ada mulai dari hulu sampai hilir, serta bantuan apapun dengan jenis anggaran apapun akan berlandaskan dari DTKS.” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hasan, Camat Bungah Munir bersama 22 kepala desa dan operator wilayahnya ditambah Camat Sidayu Nuryadi dengan 21 kepala desa beserta operator binaannya. (*/red)
