SURABAYA (jpnews) – Keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap anak tak diragukan lagi. Hal ini terlihat dari postur APBN Kota Surabaya tahun 2023. Dimana Rp5,627 dari total Rp11,2 triliun, atau 50,2 persennya untuk kebutuhan anak.
Tak hanya anggaran, pemkot juga melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang dari tingkat kota sampai kelurahan. Hal ini tertuang dalam SOP Musrenbang yang dibuat Bappedalitbang No. 000.8.333/ 2771/ 486.8.1/2023.
Selain melalui APBD Surabaya, pemkot juga melibatkan partisipasi publik dalam menangani problem-problem anak. Misalkan dalam hal pendidikan, pemkot juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya dan lembaga-lembaga zakat lain yang ada di kota pahlawan.
Bentuk partisipasi publik tersebut, salah satunya diwujudkan pemkot bersama Baznas Surabaya dengan memberikan bantuan tebus ijazah dan bayar tunggakan biaya sekolah kepada 529 pelajar SMA/SMK swasta pada Senin, 5 Juni lalu. Bantuan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi, bersama Ketua Baznas Surabaya Muhammad Hamzah.
Menanggapi apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Kepala Perwakilan UNICEF Jawa Bali, Arie Rukmana mengatakan, bahwa ini adalah bentuk social assistant menuju social protection. Menurutnya, ini adalah bentuk negara hadir di dalam persoalan warga, termasuk hal-hal yang dibutuhkan anak.
“Saya melihat ini sesuatu yang bagus, ini adalah bentuk hadirnya negara sebagai social assistant menjadi social protection, ada pendampingan dan ada perlindungan agar bisa keluar dari masalah masalah yang dihadapi,” jelas Arie.
Sejalan dengan itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, Isa Ansori juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya dalam hal komitmen anggarannya untuk anak.
“Saya kira ini langkah bagus untuk menyiapkan anak-anak Surabaya agar lebih berkualitas, dengan anggaran yang ada. Komitmen ini akan semakin menegaskan, bahwa Surabaya memang kota yang layak untuk anak,” tegas Isa. (*)
