KOTA MOJOKERTO (JPNews.id) – Banyaknya program digitalisasi dan inovasi utamanya pada layanan kesehatan, membuat Kota Mojokerto dilirik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk dijadikan daerah percontohan integrasi layanan kesehatan. Hal ini dikatakan oleh Staf Ahli Kemenkes Setiaji ST MSi dalam kunjungannya ke Rumah Rakyat, Selasa (11/4/2023).
“Kemenkes kan punya program untuk memperbaiki layanan kesehatan dengan pemanfaatkan digital. Kita melihat Mojokerto banyak sekali program-program digitalisasi dan inovasi khususnya fokus di layanan kesehatan ya.”
“Melihat hal tersebut, sepertinya ini bisa jadi daerah percontohan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mulai dari dokter mandiri, layanan primer, sekunder dan penunjang. Karena Kota Mojokerto sudah memiliki data dasar yang cukup baik,” ungkap Setiaji.
Setiaji mengaku kagum dengan pendekatan yang dilakukan oleh Wali Kota Ika Puspitasari. Menurutnya, pendekatan wanita yang akrab disapa Ning Ita ini, sangat tepat dengan memperbaiki data dasar kesehatan.
“Pendekatan yang dilakukan oleh bu wali ini sangat tepat sekali. Tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau diobati, yang mau diintervensi.”
“Tidak hanya itu, beliau juga fokus bagaimana anggaran ditingkatkan khususnya di kesehatan yang dua kali lipat dibanding standar minimalnya. Ini luar biasa beliau menaruh perhatian yang cukup besar di bidang kesehatan,” jelasnya.
Kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI itu, diterima oleh Wali Kota Mojokerto Ning Ita didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesppkb) Kota Mojokerto dr Farida Mariana MKes, dan Direktur RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo dr Sulaiman Rosyid M MKes di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat.
“Saya memang konsisten sejak awal terkait satu data, sejak tahun 2019, saya menginisiasi GAYATRI (GerbAng laYanan informAsi terpadu dan terintegRasi) ini, ayok kita harus punya satu data Kota Mojokerto, kita awali dari bidang kesehatan,” beber Ning Ita.
Dijelaskan Ning Ita, bahwa urusan kesehatan di Kota Mojokerto memiliki porsi anggaran terbesar, jika dibandingkan urusan lainnya. Dimana diatas mandatory spending, hingga diatas 20 persen.
“Karena porsi anggarannya besar, tapi tidak sepadan dengan outcome-nya, nanti jadi mubazir. Makanya saya kawal sendiri dinas kesehatan sampai akhirnya gayatri waktu itu menang Top 45, karena saya ingin ini jadi embrionya SATUDATA Kota Mojokerto,” terangnya. Sebelum bertemu Ning Ita, tim monitoring integrasi Satusehat Kemenkes RI telah terlebih dahulu mengunjungi empat puskesmas dan satu RSUD yang ada di Kota Mojokerto. (*/kmf/red)
