JAKARTA, JPnews.id – Ketua Asosiasi Penggerak Ekonomi dan Koperasi Syariah Indonesia (Apeksyindo), Sudirman Agus bersama Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) menyerukan adanya rekonsiliasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Kamis (26/12/2024) di Jakarta.
Oleh karena itu, Ketua Apeksyindo berharap pemerintah dapat membantu percepatan rekonsiliasi tersebut. “Semoga pemerintah segera mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan koperasi Indonesia,” katanya sesaat setelah mendarat di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ustadz Sudirman, sapaan akrab Ketua Apeksyindo, berpendapat bahwa peran koperasi dalam mendukung program pemerintah. Khususnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hanya dapat dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kami memandang saat ini waktu yang tepat melakukan konsolidasi bagi penggiat koperasi di berbagai sektor. Dari tingkat daerah hingga nasional dengan azas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Serta sepenuhnya melibatkan koperasi,” ucapnya.
Seruan ini merupakan hasil pertemuan yang menandatangani 15 elemen Forkopi. Yakni, (1) Induk Koperasi Simpan Pinjam, (2) PBMT Indonesia, (3) BMI Grup, (4) Inkopsyah BMT, (5) Angkatan Muda Koperasi Indonesia.
Kemudian, (6) Pinbuk, (7) Peramu, (8) Apeksyindo, (9) Microfin, (10) Inkopdit/ CUCO Indonesia, (11) Forum KSP/ USP Jawa Timur. Selanjutnya, (12) Ikosindo, (13) FKS Jawa Timur, (14) Baitut Tamwil Muhammadiyah, dan (15) FK3EI.
Dalam kesempatan itu, Ketua Presidium Forkopi, Andy Arslan Djunaid menyatakan, Dekopin merupakan elemen penting gerakan perkoperasian di Indonesia. Bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Perbedaan (baca: dualisme) ini membuat gerakan memajukan koperasi menjadi terhambat. Di saat tantangan digital dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah,” ujarnya melansir Antaranews.com.
Ia menambahkan, rekonsiliasi kepemimpinan di Dekopin, secara langsung mempertegas implementasi UU Nomor 25 tahun 1992. Serta memperkuat fungsi dewan tersebut sebagai sarana memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
Berikutnya, menyadarkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, melakukan pendidikan perkoperasian, dan juga mengembangkan kerja sama antar koperasi.
“Karena itu Forkopi menyerukan penyatuan kepengurusan Dekopin menjadi satu organisasi yang kuat, kredibel dan memberikan manfaat. Secara khusus bagi penggiat koperasi serta masyarakat Indonesia secara umum,” tukasnya.
Sependapat, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Euis Amalia mengatakan, koperasi wadah yang sangat cocok untuk mengimplementasikan demokrasi dari sisi ekonomi.
Apabila merujuk pada regulasi yang berlaku, Dekopin memiliki tugas untuk melakukan pembinaan bagi seluruh koperasi yang berada di Tanah-air.
“Kalau ada dualisme berarti keputusan, kebijakan bisa jadi berbeda. Ini membuat tidak kondusif yang ada di bawah. Tapi kalau ini menyatu, maka akan terbentuk dari kepemimpinan pusat sampai ke level daerah,” paparnya.
Tandasnya, rekonsiliasi juga membantu mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. (Redaksi)
