SURABAYA (JP) – Sebanyak 31.402.842 daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Jumlah ini naik dari Pemilu 2019 lalu di angka 30.912.994 DPT. Sedangkan tempat pemungutan suara turun 9.760 menjadi 120.250 TPS.
Hal itu terungkap oleh Nurul Amalia Komisioner KPU Jatim Divisi Data dan Informasi pada Media Gathering Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 KPU Jawa Timur, Rabu siang (12/7/2023) kemarin di aula kantor KPU Jatim, Jl Raya Tenggilis Surabaya.
Jumlah pemilih terbesar Kota Surabaya dengan 2.218.586 (8.167 TPS), berikutnya Kab Malang dengan 2.054.178 (7.761 TPS), Kab Jember dengan 1.972.216 (7.706 TPS), Kab Sidoarjo dengan 1.461.642 (5.566 TPS), dan Kab Banyuwangi dengan 1.341.678 (5.135 TPS).
Jumlah pemilih paling sedikit Kota Batu dengan 164.516 (611 TPS), selanjutnya Kota Pasuruan dengan 154.394 (579 TPS), Kota Madiun dengan 153.880 (584 TPS), Kota Blitar dengan 119.087 (437 TPS), dan Kota Mojokerto dengan 104.629 (394 TPS).
“Dari jumlah itu, ada sebanyak 155.284 pemilih disabilitas,” ungkap Nurul Amalia.
Jumlah pemilih disabilitas paling banyak adalah cacat fisik, angkanya 72.321 orang. Terbanyak kedua adalah mental seperti depresi, autis sebanyak 41.016 orang. Selanjutnya, sebanyak 17.444 pemilih tunanetra, 16.540 tunawicara, dan 7.963 pemilih keterbelakangan mental.
“Dari jumlah 31,4 juta DPT itu, terbanyak adalah pemilih perempuan yakni 15.907.286 orang, dan untuk pemilih laki-laki 15.495.556,” tambahnya.
Sementara klasifikasi usia DPT, untuk Gen-Z (17-27 tahun) jumlahnya 6.386.624 atau mencapai 20 persen. Generasi Milenial (28-43 tahun) jumlahnya 9.615.106 atau 31 persen. Lalu, generasi X (44-59 tahun) jumlahnya 9.310.933 atau 30 persen. Terus, generasi Baby Boomber (umur 60-78) jumlahnya 5.344.220 atau 17 persen. Dan, untuk generasi Pre Boomer (lebih 79 tahun) jumlahnya 745.895 atau 2 persen.
Lanjut Nurul, KPU Jatim juga telah melakukan sejumlah tahapan yang berjalan selama enam bulan sebelum penetapan DPT. Proses tersebut meliputi penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4).
Selanjutnya, menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih. Setelahnya, proses berlanjut pada rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) di setiap tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
“Kemudian, untuk yang namanya belum tercantum dalam DPT akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK),” terangnya.
Perlu masyarakat ketahui, KPU Jatim juga akan menyiapkan TPS lokasi khusus (loksus). Misalnya untuk para santri yang ada di sejumlah pondok pesantren. Juga untuk masyarakat binaan (napi) di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).
KPU Jatim, juga menyediakan 416 TPS loksus Pemilu 2024, agar pemilik hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Pebruari 2024 mendatang.
“Ada lebih dari 100 ribu pemilih dari kalangan santri. Kebanyakan ada di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Jumlahnya sekitar 15 ribu pemilih. Kedua ada di Ponpes Temboro, dan ketiga ada di Situbondo,” urainya.
Keberadaan TPS loksus ini setelah ada kepastian pemohon dan penanggung jawabnya. Misalnya untuk pondok pesantren penanggung jawabnya adalah pengurus pondok, dan untuk lapas adalah kalapas.
“Intinya pengurus pondok atau loksus harus memastikan yang bersangkutan berada di wilayah tersebut sampai hari H. Dan mereka bisa memberikan data lengkap by name Termasuk NIK (nomor induk kependudukan), NKK (nomor kartu keluarga)-nya, sehingga bisa didirikan TPS loksus,” papar Nurul.
TPS loksus di Jawa Timur kebanyakan di pondok pesantren. Berikutnya lapas/rutan.
Terkait keberadaan mahasiswa di perguruan tinggi, KPU Jatim belum menyediakan TPS loksus. “Untuk mahasiswa, sayangnya asrama tidak banyak ya. Jadi beberapa universitas kayak ITS itu mengajukan, tapi bukan mahasiswa, tapi warga sekitar, warga kampus ITS,” jelasnya.
Ia beralasan, bahwa memang mahasiswa itu, kampus memang punya data, tapi NIK ada, NKK dia tidak punya.
“Rata-rata begitu, sehingga data yang harus diberikan kepada kami harus lengkap. Ada NIK ada NKK. Ketika tidak lengkap kami tidak bisa terima termasuk lapas/rutan. Ketika data yang diberikan kepada kami semisal 1.000. Tetapi hanya 300 yang lengkap, ya hanya 300 yang kami masukkan. Diluar itu kami kembalikan untuk dilengkapi,” bebernya.
Sementara itu sesuai dengan PKPU minimal ada 100 pemilih baru bisa ada satu TPS loksus. Selain pondok pesantren, lapas/rutan dan asrama mahasiswa, TPS loksus ada empat di panti sosial, lalu satu di daerah bencana satu-satunya di Lumajang, serta lokasi lain di Padepokan Dimas Kanjeng. (ads/har)
